PERPUSTAKAAN DIGITAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER



Path: Top -> S1 - Skripsi -> Ilmu Hukum

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DALAM PENGELOLAAN TAMBANG PASIR BESI

Skripsi/Tugas Akhir from umj / 2016-12-02 07:16:20
Oleh : RYAN DWI ARDYANSYAH, Fakultas Hukum
Dibuat : 2016-12-02, dengan 1 file

Keyword : Pasir, Pemerintah Kabupaten Lumajang

Mengenai pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang masih menjadi perdebatan, bagaimana pemerintah memberikan suatu fasilitas keamanan dan kenyamanan untuk para penambang pasir besi di Kabupaten Lumajang itu sendiri. Sedangkan tata letak wilayah pertambangan pasir berada di perbatasan Kabupaten Jember dan Kabupaten Malang, sehingga Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah izin pertambangan, dan tanggung jawab pemerintah daerah sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu masih saja ada hal yang menjadi perdebatan dikalangan anggota dewan, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lahir dengan adanya keresahan akan dampak negatif yang ditimbulkan. Peneliti menemukan ada masalah yang perlu dibahas untuk mengetahui apa saja kekurangan dan kelemahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Terlepas dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur segala aspek disetiap kabupaten/kota. Kabupaten Lumajang sebagai salah satu penghasil pasir besi, dimana pasir ini seharusnya menjadi hak Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sedangkan penambang pasir swasta dan perorangan maupun perseroan yang sudah terjalin kontrak dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Dengan hal ini, diperlukannya tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk melakukan tindakan, agar badan perseroan atau perorangan yang sudah mendapatkan izin kontrak dari Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak merasa dirugikan. Dengan ini sangat perlu diperhatikan untuk Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mempertanggung jawabkan atas izin yang diberikan kepada penambang pasir besi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Deskripsi Alternatif :

On sand mining in Lumajang still being debated, how the government provides a facility for the safety and comfort of iron ore miners in Lumajang itself. While the layout of the sand mining area is located in the border district of Jember regency of Malang, so the central government enacted the Act relating to the issue of mining permits, and local government responsibilities have been taken over by the provincial government that is set in the Act No. 23 2014 on Regional Government. In addition, there are still things to be debate among council members, because Act No. 23 of 2014, was born with the anxiety going negative impacts. The researchers found that there was a problem that needs to be discussed to find out what the shortcomings and weaknesses of the Law No. 23 of 2014 as Act No. 32 of 2004 on Regional Government.


Regardless of Law Number 32 Year 2004 on Regional Government, which governs

all aspects of each county / city. Lumajang as one of the iron sand, where sand is supposed to be the government of Lumajang. While the sand miners and private individuals as well as the company's already established a contract with the Government of Lumajang. In this case, the need for responsibility of the Government of Lumajang to take action, so that the body of the company or individual who has received permission from government contracts Lumajang not feel aggrieved. With this very important for the Government in Lumajang accountable for permission to iron ore miners after the enactment of Law No. 23 of 2014 on Regional Government.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID Publisherumj
OrganisasiFakultas Hukum
Nama KontakLutfi Ali Muharom
AlamatJl. Karimata 49
KotaJember
DaerahJawa Timur
NegaraIndonesia
Telepon0331323915
Fax-
E-mail Administratorlutfi.muharom@unmuhjember.ac.id
E-mail CKOhardian@unmuhjember.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • , Editor: didik kun

Download...