PERPUSTAKAAN DIGITAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER



Path: Top -> S1 - Skripsi -> Ilmu Hukum

PERANAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Skripsi/Tugas Akhir from umj / 2012-11-04 10:16:09
Oleh : MOCH.RIZQI AULIA, Fakultas Hukum
Dibuat : 2012-11-04, dengan 1 file

Keyword : hukum.PERANAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN.dalam tindak pidana



Latar Belakang


Tujuan pemeriksaan perkara pidana dalam proses peradilan hakekatnya adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil (materiile waarheid). Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada pemeriksaan penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap pemeriksaan di persidangan.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No.48 Tahun 2009, tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Dengan adanya ketentuan undang-undang di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari :

a. keterangan saksi

b. keterangan ahli

c. surat

d. petunjuk

e. keterangan terdakwa.


Usaha untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat diperlukan dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran materiil.

Berkaitan dengan diperlukannya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya dalam rangka, membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana, A. Karim Nasution menyatakan sebagai berikut :

Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas daripada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya. Maka oleh sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang tidak dapat dipahami secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim di muka persidangan sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu.

Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut.


Menurut ketentuan Pasal 120 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan dalam pasal 180 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Menurut ketentuan pasal 1 butir ke-28 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap penyidikan dan pada tahap penuntutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Pada tahap penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang ada, dan dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Terkait dengan bantuan seorang ahli yang diberikan pada tahap penyidikan mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam beberapa kasus tertentu, penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu tindak pidana yang sedang ditanganinya.

Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus perkosaan. Kasus kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan seseorang dimana dilakukan tindakan seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut.

Melihat tingkat perkembangan kasus perkosaan yang terjadi di masyarakat saat ini, dapat dikatakan bahwa kejahatan perkosaan telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Ditinjau dari segi kuantitasnya maka kejahatan perkosaan, dapat dilihat dengan semakin banyak media cetak maupun elektronik yang memuat dan menayangkan kasus-kasus perkosaan.

Sebuah Lembaga Perlindungan Anak di Jawa Timur (LPA Jatim), dalam datanya mengenai tingkat kejahatan perkosaan yang terjadi pada anak, mengungkapkan bahwa kasus perkosaan anak mengalami peningkatan yang cukup memprihatinkan. Disebutkan dalam laporan tahunan lembaga tersebut, pada tahun 2002 kekerasan seksual pada anak mencapai 81 kasus. Pada tahun 2003 di triwulan pertama sampai bulan Maret, di Jawa Timur telah terdapat 53 anak dibawah umur yang menjadi korban perkosaan. Jumlah ini meningkat 20 % dibandingkan kasus yang terjadi pada tahun 2002. Ditengarai bahwa kasus perkosaan yang terjadi jumlahnya lebih banyak dari data yang diperoleh oleh lembaga tersebut.


Selanjutnya diliat dari kualitas kejahatan perkosaan, semakin beragam cara yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak perkosaan. Demikian pula berbagai kesempatan dan tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya tindak perkosaan, hubungan korban dan pelaku yang justru mempunyai kedekatan karena hubungan keluarga, tetangga, bahkan guru yang seharusnya membimbing dan mendidik, bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap korban, serta usia korban perkosaan yang saat ini semakin banyak terjadi pada anak-anak.

Dalam mengungkap suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku tindak pidana perkosaan.

Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban perkosaan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana perkosaan.

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan visum et repertum. Menurut H.M. Soedjatmiko .Visum et repertum diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya .

Peranan visum et repertum dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan sebagaimana terjadi dalam pemberitaan surat kabar di atas, menunjukkan peran yang cukup penting bagi tindakan pihak kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana perkosaan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam visum et repertum, menentukan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam mengungkap suatu kasus perkosaan.

Berdasarkan uraian - uraian diatas tersebut, betapa pentingnya visum et repertum dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan pada tahap penyidikan dan untuk mengetahui lebih lanjut Peranan Visum et Repertum dalam mengungkap tindak pidana perkosaan, serta perlu dilakukan penelitian dengan judul “PERANAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN


Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID Publisherumj
OrganisasiF
Nama KontakLutfi Ali Muharom
AlamatJl. Karimata 49
KotaJember
DaerahJawa Timur
NegaraIndonesia
Telepon0331323915
Fax-
E-mail Administratorlutfi.muharom@unmuhjember.ac.id
E-mail CKOhardian@unmuhjember.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • , Editor:

Download...