PERPUSTAKAAN DIGITAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER



Path: Top -> S1 - Skripsi -> Ilmu Hukum

KEWENANGAN TUKANG GIGI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN TUKANG GIGI

Skripsi/Tugas Akhir from umj / 2016-11-30 08:01:44
Oleh : LUSI FAIDATUL JANNAH, Fakultas Hukum
Dibuat : 2016-11-30, dengan 1 file

Keyword : KEWENANGAN TUKANG GIGI

Tukang gigi merupakan salah satu aset nasional warisan nenek moyang Bangsa Indonesia sebelum merdeka dan diterapkan turun menurun secara empiris dalam bentuk perawatan dan pengobatan sesuai dengan budaya dan norma yang berlaku di masyarakat. Kewenangan yang diberikan pemerintah dalam melegalkan praktik tukang gigi sebagai salah satu bentuk kepercayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan budaya Indonesia justru berbanding terbalik dengan kenyataan praktik yang dijalankan oleh tukang gigi. Salah satu contohnya adalah pemasangan kawat gigi yang merupakan kewenangan atau komptensi hanya boleh dilakukan oleh dokter gigi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mengkaji studi kepustakaan. Karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia pada golongan ekonomi menengah kebawah menjadikan pengobatan tradisional sebegai pilihan utama, sedangkan pengobatan medis sebagai pilihan alternatif tukang gigi sangat mudah di temukan dengan tarif harga murah dibandingkan dengan dokter gigi. Sanksi paling berat yang diberikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan tukang gigi sebagai payung hukum hanya berupa pencabutan izin tetap dan tidak ada ketentuan penjatuhan pidana

Deskripsi Alternatif :

Dental technician is a national asset and heritage of Indonesian Nation ancestors before an independent and hereditary empirically applied in the form of care and treatment in accordance with the culture and norms in society. The authority granted the government to legalize the practice of dental technician as a form of belief in maintaining and developing the culture of Indonesia it is inversely proportional to the fact that the practice is run by a dental technician. One example is the installation of braces is the authority or competency should only be done by a dentist. This study is a normative legal research, including reviewing the literature study. Because the data used in this research is secondary data which includes fabric primary law and secondary law. The study concluded that the Indonesian people in the middle class down to make traditional medicine primary choice, while medical treatment as an alternative to dental technician is very easy to find with cheap price rates compared with the dentist. The most severe sanction given Minister of Health Regulation No. 39 Year 2014 on Development, Supervision and Licensing dental technician as a legal basis only in the form of revocation of permanent and no provision of sentences.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID Publisherumj
OrganisasiFakultas Hukum
Nama KontakLutfi Ali Muharom
AlamatJl. Karimata 49
KotaJember
DaerahJawa Timur
NegaraIndonesia
Telepon0331323915
Fax-
E-mail Administratorlutfi.muharom@unmuhjember.ac.id
E-mail CKOhardian@unmuhjember.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • , Editor: didik kun

Download...